SOKOGURU, CIREBON: Kementerian Koperasi (Kemenkop) terus memperkuat komitmennya dalam mengembangkan ekonomi syariah di Indonesia.
Salah satu upaya nyata yang dilakukan adalah menyalurkan pembiayaan syariah melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) kepada BMT Al Bahjah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono, menegaskan bahwa koperasi syariah memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian berbasis keadilan dan keberkahan.
Apresiasi Peran Pondok Pesantren Al Bahjah
Ia mengapresiasi peran Pondok Pesantren Al Bahjah yang konsisten mengembangkan ekonomi berbasis syariah melalui BMT Al Bahjah, dengan pendekatan yang sarat nilai spiritual dan sosial.
Baca juga: Kopontren Al-Ittifaq di Kabupaten Bandung Jadi Role Model Koperasi Desa Merah Putih
“Kami hadir untuk memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren Al Bahjah dan tentunya kami memuliakan Buya Yahya atas peran besarnya dalam membangun ekonomi berbasis syariah,” ujar Ferry saat kunjungan kerja ke BMT Al Bahjah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sabtu (22/03).
Turut mendampingi dalam kunjungan ini Direktur Utama LPDB Supomo dan Direktur Pembiayaan Syariah LPDB Ari Permana.
Koperasi Syariah, Senjata Melawan Rentenir
Data empiris Kemenkop menunjukkan bahwa koperasi syariah atau Baitul Maal wa Tamwil (BMT) yang didukung pembiayaan syariah mampu menjadi solusi dalam memerangi praktik rentenir dan pinjaman dengan margin tinggi.
Model ekonomi ini memberikan akses keuangan lebih luas bagi masyarakat mikro dan ultra mikro.
Baca juga: Pejabat Kemenkop Tinjau Potensi Ekonomi Desa di Garut untuk Program Koperasi Desa Merah Putih
“Koperasi syariah memiliki energi yang jauh lebih besar dibandingkan model konvensional dalam menghadapi praktik rentenir dan pinjaman berbunga tinggi,” tegas Ferry.
Koperasi Desa Merah Putih, Upaya Revitalisasi Ekonomi Desa
Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga memaparkan rencana pemerintah membentuk Koperasi Desa Merah Putih di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Kuningan.
Ia berharap BMT Al Bahjah dapat menjadi mentor bagi koperasi-koperasi baru dalam mengelola pembiayaan syariah.
“Saya telah berbincang dengan Buya Yahya untuk membantu membimbing koperasi-koperasi yang akan didirikan sesuai arahan pemerintah,” tambahnya.
Alumni Pondok Pesantren Al Bahjah yang tersebar di seluruh Indonesia juga diharapkan ikut berkontribusi dalam pengembangan koperasi desa ini.
Targetnya adalah membangun ekosistem ekonomi desa yang lebih mandiri dengan kegiatan operasional yang mencakup sektor retail, apotek, klinik desa, transportasi, hingga pergudangan.
Sesuai arahan Presiden, Kemenkop menargetkan terbentuknya koperasi desa di hampir 70 ribu desa di seluruh Indonesia pada Juli mendatang.
Strategi pengembangannya dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu revitalisasi koperasi yang sudah berjalan baik, membangkitkan koperasi yang masih belum berkembang, serta membentuk koperasi baru di desa yang belum memiliki koperasi.
“Kunjungan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah, pondok pesantren, dan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis syariah yang berkelanjutan dan inklusif,” tutup Ferry.
Buya Yahya: Koperasi Syariah untuk Kesejahteraan Umat
Sementara itu, Pengasuh Lembaga Pendidikan Dakwah (LPD) Al Bahjah, Buya Yahya, menyatakan siap mendukung penuh upaya pemerintah dalam mengembangkan Koperasi Desa Merah Putih, terutama berbasis syariah.
Baca juga: Menkop Tegaskan Koperasi Desa Merah Putih Harus Profesional dan Transparan
Menurutnya, koperasi syariah bukan sekadar sistem ekonomi, tetapi juga bagian dari pembangunan kesejahteraan umat.
“Kami mengajak siapa pun untuk bergabung dalam koperasi syariah ini agar semakin banyak masyarakat yang merasakan manfaatnya,” ujar Buya Yahya.
Dengan sinergi antara pemerintah, pesantren, dan koperasi syariah, diharapkan model ekonomi berbasis syariah dapat berkembang lebih luas dan memberikan dampak positif bagi masyarakat secara berkelanjutan. (SG-2)
